Mengikis sebuab imej yang kadung melekat tentunya memerlukan kerja keras dan kebulatan tekat serta kiat-kiat khusus. Hal itulah yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Kakandepag kabupaten Sumenep yang bukan hanya mengikis dan menghapus nmej tentang lembaga yang paling korup dan sarang KKN, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik serta peningkatan Sumber Daya Manusia.
Untuk lebih detail tentang informasi diatas, berikut bincang-bincang El Iemawati dengan Kakandepag, H. Imron Rosyidi, S. H., M. Si di ruang kerja, Senin 21/01/2008
Tema HAB Depag tahun ini, “Dengan Reformasi Depag Siap Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih”. Apa ini berkaitan dengan rumor yang mengatakan bahwa Depag adalah sarang KKN ?
Memang pada awal-awalnya dalam rangka pemberantasan korupsi, Departemen Agama menurut penjelasan di koran adalah lembaga Depag terkorup. Cuma begitu pak Maftuf Basuni selaku Menteri Agama dilantik, rupanya beliau mempunyai kiat-kiat khusus untuk merubah imej yang demikian. Setelah pak Maftuf berapa tahun menjabat Menteri Agama, menurut Bapak Irjen Departemen Agama rangking terkorup itu menurun, Depag menjadi nomor 2 (dua) dari belakang. Oleh karena itu kita selaku aparat yang paling depan harus mengikuti dan melaksanakan intruksi dari pemerintah pusat.
Jadi kita di Kandepag kabupaten Sumenep ini kita mencoba hal-hal yang dulunya sementara orang mengatakan demikian dan demikian, kita mencoba secara bertahap mengikuti aturan daru pusat,
Selain itu apa ada pemikiran-pemikiran lain untuk menghilangkan imej tersebut ?
Saya masih belum mengetahui pasti, cuma kami selaku pimpinan di Kandepag Sumenep kedepannya tahun 2008 ini kita mencoba baik dari segi kedisiplinan, maupun lainnya, kita mencoba menata semuanya, terutama pendidikan. Karena primadona di Depag Sumenep adalah masalah pendidikan. Jadi masalah pembinaan termasuk didalamnya, bantuan-bantuan yang diberikan Depag kepada pihak-pihak yang menerima, kita mengupayakan sesuai dengan aturan yang ada.
Secara umum barangkali bisa disampaikan lebih detail ?
Secara umum seperti adanya bantuan-bantuan yang mengucur dari pemerintah pusat kepada daerah. Seperti contoh bantuan tunjangan fungsional untuk guru non PNS, Sumenep mendapatkan 27 milyar. Kita dapat 12.000 guru agama yang mengajar di lembaga Depag, Insya Allah tanggal 29 ini kita akan mencairkan dana ini, yang nantinya secara simbolis akan disampaikan oleh bapak Kakanwil. Kita akan melaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Sekaligus pada waktu pencairan ini bahwa Kanwil Depag Propinsi jawa Timur bekerjasama MOU dengan bank Mandiri. Jadi nanti pelaksanaan di lapangan penyerahan tunjangan fungsional ini bukan Depag, melainkan bank Mandiri. Dan setiap orang yang mendapatkan dalam SK itu, secara otomatis mempunyai rekeing bank Mandiri dengan ATM-nya. Otomatis sudah tidak ada celah-celah lagi untuk sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi nanti bank Mandiri memberikan ATM dengan buku rekeningnya atas nama yang bersangkutan.
Nominal tiap bulan berapa ?
200 ribu rupiah, jadi dalam satu tahun mereka akan menerima 240 ribu rupiah
Nah, nantinya misalkan diketemukan semacam indikasi adanya oknum pegawai Depag melakukan penyimpangan, langkah-langkah dan shok terapi apa yang akan Bapak lakukan ?
Setiap bulan kita melaksanakan rapat-rapat dinas pejabat-pejabat di lingkungan Depag, kita mencoba mengadakan suatu pembinaan-pembinaan, kita memberikan informasi dan sebangainya, kita saling ingat-mengingat. Mari kedepan kita laksanakan pelaksanaan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang ternyata di lapangan masih demikian, misalnya satu contoh ada informasi kepada kami, ada informasi bahwa si A pejabat Depag melakukan demikian, akan kami klarifikasi ke lapangan, apa memang betul demikian. Kalau betul maka kami akan memberikan tindakan tegas kepada pejabat yang bersangkutan. Tapi dengan satu catatan mbak, tidak akan menerima informasi yang berdasarkan katanya, katanya. Harus ada informasi konkrit tentang permasalahannya, bahwa si A masih melakukan pemotongan-pemotongan, ketidakdisiplinan dan sebagainya. Kalau memang informasi tersebut benar, maka tidak segan-segan kami akan memberikan tindakan tegas
Jadi ada tim investigasi ?
Benar mbak, seperti tunjangan fungsionan non guru PNS ini kita akan membuat satu tim, tim dalam rangka verifikasi pencairan dana tunjangan fungsional. Tim ini akan kita tugaskan nanti, baik pada waktu pencairan maupun pada saat menerima informasi-informasi yang konkrit. Begitu ada informasi maka akan kita turunkan ke lapangan, ana benar demikian ? Kalau memang benar kita nanti panggil, yang memberikan informasi dan petugas akan kita temukan. Kalau memang terjadi, misalnya ada pemotongan, maka kami tidak segan-segan akan memberikan tindakan tegas
Open ya Pak ?
Benar, secara terus terang di forum-forum rapat selalu saya sampaikan kita open managemen. Kalau kami mempunyai kebijakan-kebijakan tidak sesuai dengan aturan di lapangan, misalnya open kebijakan kami harus A ternyata diterjemahkan B oleh petugas-petugas di lapangan, kami sampaikan kepada lembaga-lembaga swasta, kepada guru-guru, silahkan laporan kepada kami. Mari kita setahap demi setahap mengikis imej di luar yang minor tentang Depag
Kemarin kan wacana yang dilontarkan Bapak di sejumlah media tentang keinginan Depag untuk membangun asrama haji mengejutkan banyak pihak, dan sepertinya mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Apa yang melatarbelakangi keinginan tersebut ?
Awal dari pemikiran ini sebenarnya bukan dari Kandepag, tetapi berawal dari jamaah-jamaah haji yang berasal dari kepulauan. Pada waktu kami mengadakan bimbingan manasik haji khusus jamaah kepulauan yang berlangsung di BLK selama 3 hari, pada saat itu muncul satu pemikiran dari jamaah-jamaah calon haji, “Alangkah baiknya Pak, kalau nanti pada proses pemberangkatan diasramakan seperti ini”. Jadi otomatis nanti ada perintah, silahkan anda datang ke daratan pada tanggal sekian langsung ditampung. Awal pemikiran itu datang dari jemaah calon haji. Jadi tidak usah repot nyewa hotel dan sebagainya
Model dan pengelolaannya nanti bagaimana ?
Pemikiran ini kan wacana, tapi ternyata mendapat respon positif dari anggota dewan terutama yang dari kepulauan. Saya pernah melihat, satu contoh di Tuban dan Madiun, di Madiun tiap tahun jemaah haji cuma seratus atau dua ratus, tetapi disana punya asrama atau penampungan jamaah haji. Namun demikian tidak serta merta kami tergesa-gesa, yang jadi pemikiran sekarang ini setelah musim haji selesai bagaimana dan tempat ini mau diapakan. Oleh karena itu kami akan mengadakan studi banding, itu yang perlu kita sampaikan.
Namun demikian koq ndilalah di Sumenep pada waktu wacana ini muncul bertepatan sekali sekali jemaah haji kepulauan itu tertahan karena masalah cuaca buruk dan tidak bersahabat. Sebenarnya bukan masalah asrama hajinya, jadi jemaah tertunda keberangkatannya ke rumah masing-masing karena cuaca. Tertundanya ini otomotis membengkakkan biaya, untuk sewa hotel misalnya.
Misalkan nanti benar-benar terwujud, dana berasal dari mana dan dari siapa ?
Kalau memang sudah ada lampu hijau, umpama pihak Pemerintah daerah itu setuju, semua elemen-emelen yang ada, baik legeslatif dan ekskutif setuju, kami mungkin mencoba, mungkin di Depag Pusat punya dana, mungkin Kanwil punya dana, nanti dana itu gotong royong. Termasuk didalamnya jemaah haji kepulauan, yang kami wawancarai, siap sewaktu-waktu untuk membantu. Kita nanti coba pada waktu proses pemberangkatan, kita sisihkan dana ini untuk pembangunan gedung. Sekarang umpamanya biaya operasional daerah, bukan transport tetapi biaya operasional daerah yang 400 ribu rupiah, kita ke depan bisa menyisihkan sebagian dari dana itu. Dalam hal dana untuk pembangunan asrama ini tidak seluruhnya membebankan kepada APBD tingkat II.
Berarti ada sumbangan dari APBD ?
Bukan sumbangan mbak, kalau memang nanti dari pihak anggota DPRD sudah sepakat, saya kira bisa masuk dalam APBD walaupun tidak kesemuanya. Apalagi nanti bentuknya, akan kita bentuk suatu yayasan, yang mengelola yayasan, atau yang mengelola siapa ? Apa menjadi aset Depag ? Apa menjadi aset Pemkab ? Kita berfikir belakang, yang penting apakah wacana ini mendapat respon atau tidak ? Dan rupanya kami telah mendapat satu respon dari anggota DPR pusat yang kebetulan orang Sumenep, dalam artian bukan berarti beliau menyumbang tetapi mungkin memberikan suatu cara-cara atau kiat-kiat bagaiamana bisa membangun
Kalau secara internal, apa menungkinkan memotong dana yang berasal dari gaji atau tunjangan, misalnya ?
Saya kira bisa, asalkan di Sumenep ini kita transparan. Umpamanya ada permintaan bantuan, baik pada waktu proses pencaiaran dana tunjangan fungsional, asalakan kita transparan dan wujud betul, saya kira tidak ada masalah. Yang menjadi maslah itu tidak transparan, untuk apa ternyata tidak wujud. Saya kira kalau nanti itu betul-betul wujud, kami berani ada bantuan tunjangan fungsioanal, ada bantuan ini, akan kami sisihkan. Akan kami sampaikan, kami ingin membangun gedung untuk kepentingan ummat, dan nantinya gedung itu tidak terbatas pada jemaah haji, tetapi juga untuk pelatihan-pelatihan guru, penataran, dan sebagainya.
Untuk tahun ini 27 M mbak, kalau kita sisihkan 10 ribu rupiah saja dari 2.400.000 yang diterima oleh guru non PNS tersebut kita sisihkan, kita sudah punya dana kira-kira 120 juta. Secara matematika, umpama saya sampaikan, saya minta sumbangan anda 10 ribu rupiah, karena kami akan membangun gedung untuk kepentingan umat, juga untuk kepentingan anda-anda nanti. Saya kira tidak ada masalah, yang penting open dan transparan.
Karena kita berada di Sumenep, umpama Depag punya dana, umpama ya mbak, kita kan bekerja di wilayah Sumenep, secara otomatis kesemuanya, penyelenggaraan haji itu kan koordinator adalah Bapak Bupati Sumenep. Jadi kita jangan sok-sok punya uang kemudian membangun, tidak demikian. Semua elemen masyarakat di Sumenep terlibat dengan masalah ini
Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan tenaga-tenaga profesional di bidang haji ?
Sementara ini bimbingan manasik haji baru dilaksanakan setelah mau berangkat. Ke depan sedini mungkin, jadi nanti kita betul-betul memberdayakan KUA. Akan saya sampaikan kepada kepala KUA, “Inilah jemaah haji di wilayah saudara, sedini mungkin di bina”. Otomatis nanti betul-betul siap kemandirian
Berarti ini memerlukan dana tambahan atau dana khusus ?
Sebenarnya dana itu ada mbak, cuma kurang dari satu bulan berangkat dana itu cair. Saya kira itu nanti bisa ditalangi. Ini kenyataan di lapangan masalah haji, sampai di Mekkah itu menurut informasi, baik dari para jemaah atau maupun petugas kloter, yang perlu ditekankan adalah masalah pembinaan mental, ahlakul kharimah, kesabaran, budaya antri dan sebagainya. Untuk masalah mental harus sedini mungkin ditanamkan. Jemaah kita tidak siap karena keterlambatan informasi, bahwa di Mekkah demikian.
Langkah-langkah konkritnya ?
Ini misalnya di kecamatan Lenteng, minimal kepala KUA tahu bahwa jumlah calon jemaah haji itu 100 orang, otomatis kepala KUA itu mengundang, melibatkan para kyai-kyai di kecamatan lenteng ini untuk melakukan suatu pembinaan. Jadi kepala KUA tidak perlu haji, kepala KUA hanya memenej dan yang memberikan pembinaan adalah orang-orang yang kompeten, yang sudah pengalaman haji. Peran KUA di kecamatan nanti kita optimalkan tahun 2008
Untuk sementara ini masyarakat yang berhaji cenderung memilih yayasan, kabarnya mereka lebih profesional dalam pengelolaannya, menurut Bapak ?
Sebenarnya bukan masalah prof-nya, terus terang kita akui secara jujur Depag masih belum optimal, belum maksimal memberikan satu pembinaan sehingga ada satu imej dari jamaah itu lebih enak ikut yayasan karena yayasan lebih prof. sebenarnya bukan begitu mbak. Di yayasan itu bayar, jadi kita perlu kita stresing, para jemaah haji ini setiap- ikut atau mendaftarkan dan bergabung kepada yayasan itu bayar, tidak tanggung-tanggung bayarnya, ada yang bayar 1 juta atau 1.200.000, ya otomatis karena ini ada ikatan bayar, otomatis memberikan suatu pembinaan optimal, dan sekaligus dari dana ini memberangkatkan pembimbing. Jadi pembinaannya mulai dari tanah air sampai ke Mekkah. Karena mengambil dari uang itu. Sedangkan KUA di Depag tidak ada dana untuk membimbing langsung tidak ada. Masalah bimbingan di tanah air saya kira sama saja, cuma kelebihananya yayasan ini adalah ikut serta mendampingi jemaah sampai ke Mekkah karena bayar dana tidak tanggung. 1. 200.000. jadi kalau 40 orang dapat uang 50 juta, dibayarkan untuk BPI hanya 30 juta, masih tinggal 20 juta. Sehingga ada satu imej lebih enak, sebetulnya umpamanya masyarakat mengatakan, “Pak kepala KUA, saya mempunyai kelompok jemaah 25 orang, bapak kan sudah pengalaman, tolong kami dibimbing sampai ke tanah suci, saya berangkatkan dengan kelompok ini”, saya kitra sama saja.
Saingan dong ?
Tidak ! Dalam artian bukan kita menyaingi KPH, minimal memberikan satu bimbingan dan pembinaan yang kita lakukan lebih optimal. Untuk tahun 2007 kemarin kita coba, kita sedikit mengoptimalkan pada waktu pembinaan, dan ternyata sudah ada imej, wah kalau begitu buat apa ikut yayasan ? Ini kita rupanya sudah mandiri, sebab pemerintah mengharapkan jemaah itu mandiri. Sama dengan sholat lah, kan ndak perlu dibantu oleh orang lain. Karena menyangkut satu masalah di negara orag lain dan belum pernah, jadi perlu adanya satu pembinaan yang mengarahkan pada kemandirian
Depag kan juga menangani masalah pendidikan, target ke depan apa ?
Untuk tahun 2008 kita sudah membuat program, kita akan membentuk tim, tim pemikir pendidikan di Depag yang akan melibatkan seluruh elemen di Depag, termasuk juga melibatkan orang luar. Pengertian orang luar yang peduli dengan pendidikan, seperti DPS,. Perguruan Tinggi. Dan ini nanti yang akan membuat program, tetapi tetap terkendali oleh Kasi Mapenda. Tim ini nanti yang akan membuat program bagaiamana ke depan pendidikan di Depag, masalah pelatihan, masalah peningkatan masdrasah dan profesional guru dan sebagainya. Kita akan punya program jangka pendek, pembinaan guru-guru bidang studi yang diunaskan. Tim ini buat program, dilimpahkan pada kasi Mapenda, Kasi Mapenda lapor kepada Kandepag, kita jalan nanti. Terus terang sisi Mapenda yang tiga orang mengurusi lembaga pendidikan yang jauh lebih banyak, 99 % swasta. Yang kita fokuskan nanti adalah sastanya, kalau negerinya banyak guru-guru bantuan dari pemerintah. Swasta yang kita garap
Peernya cukup banyak ya Pak ?
Ya begitulah, tapi kami yakin, kita sudah kondusif di Kandepag ini, sudah kita bangun kebersamaan, sudah siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada
Print 
PDF
0 Komentar ::