Peran Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan daerah tentunya memegang peran sangat vital dalam mengkoordinasi perencanaan pembangunan di kabupaten Sumenep. Khususnya dalam era Otonomi Daerah, bagaimana institusi ini mampu menyerap inspirasi dan aspirasi masyarakat bawah yang demikian banyak dan beragam ? Apakah berbagai aspirasi dan inspirasi mampu terserap, tanpa adanya campur tangan dari pihak tertentu ? Bagaimana institusi ini mampu menjembatani dan memihak kepada kepentingan rakyat, yang nota bene paling berhak untuk menikmati kesejahteraan hasil pembangunan ?
Tentu saja ini memerlukan perjuangan panjang dari semua pihak, khususnya peran perencana pembangunan yang paling berkompeten merekrut dan mengadopsi aspirasi, usulan, inspirasi dari arus bawah. Apa dan bagaimana peran Bappeda, berikut bincang-bincang reporter Info Sumenep, El Iemawati dengan, Bapak Ir. H. Soengkono Sidik, S. Sos, MM Kepala Bappeda Sumenep *), Rabu, 3/5/2006.
Sebagai institusi Pemerintah, peran Bappeda sangat vital dalam mengkoordinasi perencanaan dan merefleksikan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Dalam tataran ini, tentu telah di pola pembangunan-pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip kebutuhan dan pengembangan prioritas masyarakat. Bisa Bapak jelaskan cakupan wilayah kerja dari institusi Bappeda !
Adapun cakupan wilayah kerja Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan sesuai dengan tugas serta fungsi yang kita laksanakan, yaitu merekrut dan mengadopsi aspirasi dari bawah, kalau dulu memakai sistem button up planning dan top down planning, sekarang ini melalui Musrenbang, yaitu Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, Musrenbang kabupaten, Propinsi sampai nasional. Dan pada tahap ini kita (tim) mengadakan semacam tour ke seluruh kecamatan untuk turun langsung ke kecamatan-kecamatan bersama anggota DPR untuk melihat proses sekaligus hasil dari Musrenbang Kecamatan.
Berarti mekanisme proses perencanaan benar-benar berasal dari arus bawah ?
Ya memang begitu, mekanisme perencanaan yang benar adalah semua usulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musrenbang Desa mengadopsi semua usulan dan aspirasi masyarakat desa, demikian pula musrenbang kecamatan menyerap usulan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat kemudian diajukan pada Musrenbang Kecamatan. Sekarang ini kita mengkoordinir Musrenbang kecamatan yang berada di wilayah daratan, tinggal wilayah kepulauannya yang belum terlaksana. Nah, dari perjalanan inilah dapat diketahui dan muncul program prioritas yang sesuai dengan aspirasi dari bawah.
Untuk perencanaan tahun 2007 aspirasi apa yang Bapak tangkap dari hasil pertemuan-pertemuan dengan tim Musrenbang kecamatan ?
Mencakup semuanya, baik yang berkaitan dengan infra struktur maupun pengembangan SDM. Tentu saja nantinya aspirasi tersebut disesuaikan dengan pedoman yang telah ada, yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah ditetapkan dengan Perda, Perda ini merupakan visi dan misi Bupati terpilih yang dipaparkan saat mencalonkan diri, dan kini terpilih sebagai Bupati untuk kedua kalinya. Dalam RPJMD tersebut sudah terperinci beberapa agenda prioritas, ada 5 (lima) prioritas, yaitu yang pertama memperkuat sistem ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Fokus yang kedua adalah mempercepat pembangunan wilayah kepulauan secara menyeluruh, proporsional, jadi mempercepat pembangunan khususnya di wilayah yang tertinggal baik yang di kepulauan maupun daratan secara proporsional, yang mana kegiatan ini mencakup semua aspek, baik sarana dan prasarana, perhubungan, sarana informasi, kelistrikan dan sebagainya. Yang ketiga adalah menyempurnakan sistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang ber-orientasi pada keahlian, keterampilan dengan dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya. Yang keempat mewujudkan ketersediaan infra struktur, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.
Bagaimana dengan daerah tertinggal, terutama yang di kepulauan ? Apa juga menjadi skala prioritas ?
Daerah tertinggal itu bukan hanya di kepulauan, di daratan juga masih ada daerah tertinggal seperti di Batuputih, Pragaan sebelah utara itu banyak, jadi dalam mencakup untuk wilayah tertinggal ini baik di wilayah daratan maupun kepulauan secara proporsional dan itu kita laksanakan, kalau tidak salah pada tahun 2006 ini sekitar hampir 20 %.
Apakah prosentase kemiskinan tersebut tercover dan menjadi bahasan khusus ?
Ya. Kemarin waktu rapat Panggar dan Timgar itu sudah kita bahas, jadi setelah RPJM ada istilahnya Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran), kemarin agenda prioritas ini ada beberapa prosentase, satu misal prioritas pertama ekonomi kerakyatan dan mengentaskan kemiskinan sekitar 22,5 sekian persen itu ya, saya nggak hafal sekali. Itu yang diperdebatkan kemarin di DPRD. Alhamdulillah konsep kita itu memang sama dengan Bapak-Bapak yang ada di DPRD, ingin mempercepat mengentaskan kemiskinan.
Untuk mendapatkan akses informasi tentang rencana pembangunan tahun 2007 ini harus melewati birokrasi ?
Tidak, masyarakat kita kan sudah pintar-pintar apalagi ada warnet dan sebagainya, masyarakat bisa mengakses informasi perencanaan tersebut di Infokom, termasuk di Bappeda yang sudah memiliki jalur internet yang setiap saat bisa di conek.
Untuk perencanaan jangka panjang … .
Tidak ada jangka panjang, yang ada jangka tahunan yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan jangka 5 tahun yang tertuang dalam RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda, jangka panjang yang 20 tahun RPJ, itu masih dalam pembahasan. Setahu saya di Jawa Timur masih belum mempunyai RPJ, tetapi Sumenep telah mempunyai konsep, dan tinggal pembahasannya saja.
Karena memang mekanismenya dari bawah, apakah bisa tercover semuanya ?
Kita bertekad, kami bersama-sama Pemerintah Kabupaten dan juga dengan DPRD akan menyerap semua aspirasi masyarakat , semua perencanaan dari bawah akan menjadi skala prioritas. Kita semua bertekad perencanaan yang dari bawah untuk tahun 2007 betul-betul kita patuhi.
Saat ini program apa saja yang dilaksanakan oleh Bappeda ?
Pelaksanaan program ada 3 jalur, nominal yang terbesar dari Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa. Program musrenbang ini merupakan modal awal di dalam mengusulkan program-program tahun mendatang. Selain itu ada juga top down planning, semacam bantuan dari pusat yang memang diusulkan serta diupayakan kepada Pemerintah Pusat. Program tersebut dalam bentuk program yang ada di semua Departemen, satu misal infra struktur, baik jalan, PU, air bersih maupun kesehatan seperti rumah sakit dsb. Itu memang program pusat dan daerah tinggal melaksanakan sesuai dengan juknis yang ada. Ada juga program serap aspirasi dari DPRD, itu juga merupakan acuan dalam menentukan prosentase program dari bawah.
Di jajaran bawah, ada indikasi yang cukup menguat, bahwa mekanisme birokrasi dari arus bawah kerap terjadi pemenggalan, katakanlah masukan dari musyawarah perencanaan pembangunan baik yang dari desa maupun kecamatan sering mentok di Bappeda, seringkali usulan dari arus bawah melalui mekanisme yang benar sering diabaikan. Hal itu menyebabkan realisasi pembangunan (khususnya pembangunan fisik) tidak dapat ter-realisasi. Sementara itu proposal usulan-usulan yang berasal dari pihak lain (oknum-oknum) yang mendapat rekomendasi dari pihak-pihak tertentu (misalnya DPR) malah diutamakan. Untuk kedepannya bagaimana ?
Untuk hal itu saya jamin tidak akan terjadi lagi, dalam istilah saya untuk ke depan kita perangi. Saat ini kita membangun semangat baru, baik Pemerintah maupun bersama-sama DPRD bahwa tidak akan ada lagi yang istilahnya program-program dadakan, jadi semua program usulan dari bawah betul-betul yang akan menjadi skala prioritas, itu yang kita harapkan. Contohnya begini, kemarin sempat jadi guyonan, kepada rekan anggota DPR saya sampaikan, “Musrenbang ini kadang-kadang usulannya ada tapi tidak jadi, tahu-tahu ada rekom atau ada surat dari masyarakat Kepada DPR malah itu yang muncul. ”
Apakah indikasi yang Bapak kemukakan mendapat responsive dari wakil-wakil rakyat ?
Apa yang saya sampaikan di respon dengan baik oleh anggota Dewan. Sebenarnya masalahnya di Musrenbang, terkadang, bahkan sering terjadi pada saat serap aspirasi tidak melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dari itu saya berharap, tolong hadirkan semua tokoh-tokoh yang ada, jangan hanya Kepala Desa dan Ketua BPD saja yang datang, tapi tokoh-tokohnya juga. Kalau memang tokoh-tokoh masyarakat, atau yang mewakili di undang dalam serap aspirasi maupun dalam musrenbang kecamatan maka apa yang diharapkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat akan terwujud. Jadi tidak akan terjadi double usulan. Itu yang sekarang kita terapkan, kita bertekad untuk musrenbang program tahun 2007 itu sebagian besar nanti program-program aspirasi hasil dari musrenbang yang akan menjadi skala prioritas. Itu harapan kita. Kita bersama-sama datang dan kita sampaikan dalam forum, jadi kalau memang betul-betul dari program yang diusulkan masyarakat sesuai dengan apa yang tercantum dalam lima agenda prioritas.
Misalnya kalau tidak tercapai seperti yang diharapkan dan masih tetap memakai pola lama ?
Ya, sesuai dengan tugas fungsi yang baru digodok dengan SO yang baru ini semua kegiatan nantinya pembangunan ke depan itu leading sektornya adalah di Bappeda, membuat RAS dan sebagainya nantinya langsung diserahkan pada Bappeda, dan nantinya kita rangkum sesuai dengan 5 agenda prioritas itu, kemudian kita serahkan kepada tim anggaran untuk dibahas itu yang akan kita laksanakan tahun depan.
Ada semacam rumor yang mengatakan bahwa Bappeda juga sebagai pelaksana ?
Sekarang program-program yang berkaitan dengan fisik sudah diserahkan semua kepada satuan kerja yang menangani. Contohnya, tahun kemarin masih ada masalah kelistrikan, pengadaan genset dan sebagainya itu sekarang kita serahkan kepada kantor ESDM, termasuk kegiatan yang lain. Jadi kita terfokuskan hanya untuk perencanaan umum. Dan ini mulai diberlakukan pada tahun ini.
Berarti institusi Bappeda benar-benar menjalankan fungsinya sebagai perencana pembangunan ?Ini jaminan ya Pak ?
Benar, ini jaminan, karena tupoksinya begitu. Bappeda sebagai perencana umum pembangunan, bukan sebagai pelaksana.
Ada sementara pihak menyatakan, bahwa pembangunan di Sumenep masih “berjalan di tempat”. Artinya bila kita melihat kondisi pembangunan (baik fisik maupun non fisik) belum menunjukkan hasil yang maksimal, khususnya yang berkaitan dengan penataan tata ruang kota. Menurut Bapak bagaimana ?
Sekarang ini kami membuat sebuah program, yaitu iventarisasi keberhasilan program pembangunan 5 tahun ke belakang kemarin. Ini kita rangkum sekarang, yang dulunya tidak bisa di akses langsung oleh masyarakat, sekarang bisa. Hasil pembangunan mulai tahun 2001 sampai 2005 nanti bisa dilihat di internet yang ada di kantor Bappeda, apa sih perkembangan keberhasilan pembangunan dan perkembangan, baik di bidang PU, di bidang kesehatan, pendidikan , dan sebagainya. Keberhasilan itu bisa diakses, sedangkan khusus tata ruang kota sudah ada kesepakatan dari berbagai pihak nantinya ada penataan kota khususnya tata ruang kota yang kata sebagian pengamat amburadul. Pembenahan-pembenahan yang nantinya dilakukan akan melibatkan berbagai pihak. Apalagi program Adipura akan dicanangkan lagi, dan ini memberikan semangat untuk melakukan pembenahan penataan kota Sumenep menjadi kota budaya.
Ada juga pihak yang mengatakan terjadinya tumpang tindih penyusunan program di berbagai instansi. Ke depan apa tidak mungkin ada konsep yang merampingkan atau mensinergikan program yang sama lewat satu jalur ?
Tahun 2006 itu sudah tidak ada, sudah ada pengendalian program, jadi semua Dinas dan satuan kerja sudah di seleksi oleh Timgar. Jadi tidak ada lagi double usulan, karena telah dibagi dan diserahkan kepada satuan kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi. Satu misal pendidikan, pendidikan khusus menangani pendidikan, sarana fisiknya yang menangani adalah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, meskipun sebagai pengusul dari Dinas Pendidikan. Yang berkaitan dengan fisik, Dinas teknis yang melaksanakan, membangun, mengawasi dan melaksanakan. Kalau dulu Dinas Cipta Karya mengusulkan, kemudian Dinas Pendidikan juga mengusulkan, sekarang ini tidak ada. Untuk tahun 2006 ini sudah terkendali.
Upaya yang Bapak lakukan untuk perencanaan ke depan agar pembangunan benar-benar mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat Sumenep … .
Di RPJM ada indikator keberhasilan, indeks kinerja. Di sana sudah tertera indikator keberhasilan, satu misal masalah tingkat kemiskinan ada prosentase, kalau ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan berarti kita gagal, itu sudah terukur. Dalam bekerja ini harus sesuai dengan program yang dicanangkan sudah terukur tingkat keberhasilan berdasarkan indikator yang ada. Tahun 2006, 2007, 2008 sampai 2010 itu sudah ada nominalnya, jadi nantinya benar-benar terukur. Jadi setiap melaporkan keberhasilan untuk tahun anggaran 2006 dan seterusnya disampaikan, ternyata dari target yang diharapkan di RPJM jumlahnya sekian dan mencapai tingkat keberhasilan sekian. Apakah program ini berhasil atau tidak, akan terbuktikan dari hasil laporan tersebut.
*) Ir. H. Soengkono Sidik, S. Sos, MM, sejak tahun telah dilantik sebagai Wakil Bupati Sumenep, Oktober 2010
Print 
PDF
0 Komentar ::